Kamis, 13 Desember 2012

Materi SK 2 SMK XII Sistem Pemerintahan

SISTEM PEMERINTAHAN

A.    Menganaliss Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
1.      Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
a.       Bentuk Negara
1)      Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah Negara yang tersusun tunggal, artinya dalam Negara tersebut hanya ada satu Negara tidak ada Negara di dalam Negara atau dengan kata lain bentuk negara yang pada dasarnya bersifat tunggal, tidak terpecah-pecah. Kemudian untuk mengelola negara maka wilayah negara dibagi-bagi menjadi bagian
yang lebih kecil dan disebut dengan provinsi. Kewenangan provinsi sebatas dan seluas kewenangan yang diberikan pusat. Jadi dengan demikian di dalam Negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuatan dan wewenang tertinggi dalam sugala lapangan pemerintahan. Pemerintah pusat itulah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam Negara tersebut. Dalam Negara kesatuan terdapat satu UUD, satu kepala Negara, satu kabinet/dewan menteri dan satu lembaga perwakilan. Suatu negara yang berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang menatur seluruh daerah secara totalitas. Bentuk negara ini tidak terdiri atas beberapa negara, yang menggabungkan diri sedemikian rupa hingga menjadi satu negara yang negara-negara itu mempunya status bagian-bagian.
Ciri-ciri Negara Kesatuan antara lain sebagai berikut:
a)      Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.
b)      Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.
c)      Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan.
d)     Terdapat satu badan perwakilan rakyat.
Negara Kesatuan dapat berbentuk:
a)      Negara kesatuan dengan Sistem Sentralisasi
Dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Daerah-daerah itu tidak diperkenankan membuat program sendiri karena memang di daerah itu tidak ada pemerintahannya. Semua dilaksanakan langsung dari pemerintah pusat. Contoh Negara kesatuan dengan sistem dari pusat yaitu Negara Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler.
(1)   Keuntungan Sistem Sentralisasi:
(a)    Adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
(b)   Adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;
(c)    Penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.
(2)   Kerugian sistem sentralisasi:
(a)    Bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
(b)   Peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
(c)    Daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
(d)   Rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;
(e)    Keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.
b)      Negara kesatuan dengan Sistem Desentralisasi
Dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomiswatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.
(1)   Keuntungan Sistem Desentralisasi:
(a)    pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
(b)   Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
(c)    Tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;
(d)   Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
(e)    Penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.
(2)   Kerugian Sistem Desentralisasi ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.
(3)   Ciri-ciri yang melekat yaitu sebagai berikut:
(a)    Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wwewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah kepada instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya       di daerah.
(b)   Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat tingkat atasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya (otonomi daerah).
(c)    Tugas pembantuan (medebewidn) yaitu tugas berperan serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya. Pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah.

2)      Negara Serikat
Pada awalnya merupakan sebuah negara yang berdiri sendiri, kemudian masing-masing menggabungkan diri menjadi sebuah negara yang besar (serikat). Status Negara berubah menjadi negara bagian. Agar pemerintah pusat mempunyai kekuasaan maka negara bagian menyerahkan kekuasaan keluar (luar negeri), mata uang dan
pertahanan kepada pusat. Sedangkan kekuasaan ke dalam tetap dipegang sendiri.
Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat sedang yang berdaulat adalah gabungan dari negara-negara bagian itu. Negara bagian diberi kekuasaan untuk membuat undang - undang sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan UUD negara serikat tersebut.
Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.
Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.
a)      Ciri-ciri negara serikat/ federal:
(1)   Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;
(2)   Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
(3)   Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.
Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power). Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:
a)      Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
b)      Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;
c)       hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
d)      hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
e)       hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.
Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:
a)       Cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;
b)      Badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.
Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:
a)       Negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);
b)      Negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;
c)       Negara serikat yang memberikan  wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
d)      Negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.
Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi:
a)      Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar;
b)      Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.
b.      Bentuk Pemerintahan
1)      Ajaran Klasik
Teori-teori tentang bentuk pemerintahan klasik pada umumnya masih menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mac Iver dan Leon Duguit yang menyatakan bahwa bentuk negara sama dengan bentuk pemerintahan. Prof. Padmo Wahyono, SH juga berpendapat bahwa bentuk negara aristokrasi dan demokrasi adalah bentuk pemerintahan klasik, sedangkan monarki dan republik adalah bentuk pemerintahan modern. Berdasarkan ajaran klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : Monarkhi, Aristokrasi dan Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kreteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara.
Pembagian bentuk pemerintahan menjadi 3 golongan tersebut mula pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios.
a)      Ajaran Plato (429 – 347SM)
Plato mengemukakan lima bentuk pemerintahan negara. Kelima bentuk itu menurut Plato harus sesuai dengan sifat-sifat tertentu manusia. Adapun kelima bentuk itu sebagai berikut:
(1)   Aristokrasi: pemerintahan yang dipegang sekelompok orang yang dapat mencerminkan rasa keadilan.
(2)   Timokrasi: pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang mengingin kan kemashuran dan kehormatan
(3)   Oligarkhi: pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang dipengaruhi kemewahan atau harta kekayaan.
(4)   Demokrasi: pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.
(5)   Tyrani: pemerintahan yang dipimpin oleh seoarang yang jauh dari rasa keadilan.
Menurut Plato, bentuk pemerintahan tersebut di atas dapat berubah secara siklus, dari Aristokrasi - Timokrasi - Oligarkhi - Demokrasi - Tyrani dan berputar kembali kebentuk asal.
b)      Ajaran Aristoteles (384 – 322 SM)
Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu jumlah orang yang memegang pucuk pemerintahan dan kualitas pemerintahannya. Berdasarkan kriteria kuantitas (jumlah orang yang memgang kekuasaan) dan kualitas (ditujukan untuk siapakah pelaksanaan pemerintahan itu), Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi:
(1)   Monarkhi: Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang ditujukan untuk kepentingan umum. Bentuk monarkhi dapat merosot menjadi Tyrani.
(2)   Tyrani: Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri.
(3)   Aristokrasi: Adalah pemerintahan yang dipegang oleh sejumlah/beberapa orang terbaik (misalnya kaum cerdik pandai atau bangsawan), yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan umum. Bentuk aristokrasi dapat merosot menjadi oligarkhi dan bentuk oligarkhi dapat melahirkan Plutokrani atau Plutokrasi.
(4)   Oligarkhi: Adalah pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, yang kekuasaannya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.
(5)   Pliteia, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal.
(6)   Plutokrani: Adalah pemerintahan yang dijalankan oleh orang–orang kaya untuk kepentingan mereka sendiri.
(7)   Polity : Adalah pemerintahan yang dipegang banyak orang, yang pelaksanaan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum.
(8)   Demokrasi : Adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat.
Menurut Aritoteles, bentuk pemerintahan demokrasi merupakan bentuk pemerosotan dari bentuk polity. Sehingga menurutnya bentuk Monarkhi, Aristokrasi dan Polity merupakan bentuk pemerintahan yang ideal (terbaik). Pendapat Aristoteles berbeda dengan pendapat Plato, dimana Plato berpendapat bahwa bentuk demokrasi merupakan bentuk ideal (terbaik) yang dapat merosot menjadi mobokrasi (Okhlokrasi).
c)      Ajaran Polybios (204-122 SM)
Dalam teorinya (disebut Cyclus Polybios), ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan negara mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara siklus yaitu bentuk Monarkhi- Aristokrasi-Demokrasi akan selalu berganti-ganti dan berputar ke bentuk asal. Ajaran Polybios yang dikenal dengan Cyclus Theory sebenarnya merupakan pengembangna lebih lanjut dari ajaran aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal pliteia dengan demokrasi. Teori siklus menurut Polybios dapat digambarkan pada bagan berikut ini:
http://4.bp.blogspot.com/_nPv7JUf2rGg/Spt6CLxGOzI/AAAAAAAAAFM/0TTX3GPnzQ4/s320/GAMBAR1.jpg


(1)   M
(2)    
(1)     Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan kekuasaan atas rakyat dengan baik  dan dapat di percaya. Namun pada perkembangannya, para penguasa dalam hal ini adalah raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat. Bentuk pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani.
(2)     Dalam situasi pemerintahan tirani yang sewenang-wenang, muncullah kaum bangsawan yang bersekongkol untuk melawan. Mereka bersatu untuk mengadakan pemberontakan sehingga kekuasaan beralih pada mereka. Pemerintahan selanjutnya di pegang oleh beberapa orang dan memperhatikan kepentingan umum., serta sifat baik,. Pemerintahan pun berubah dari tirani menjadi aristokrasi.
(3)     Aristokrasi yang semula baik dan memperhatikan kepentingan umum, pada perkembangannya tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri. Keadaan itu mengakibatkan pemerintahan aristokrasi bergeser ke oligarki.
(4)     Dalam pemerintahan oligarki yang tidak ada keadilanm rakyat berontak mengambil alih kekuasaan umtuk memperbaiki nasib. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Akibatnya, pemerintahan bergeser menjadi demokrasi. Namun, pemerintahan demokrasi yang awalnya baik lama keamaan banyak diwarnai kekacauan, kebrobokan, dan korupsi sehingga hokum sulit di tegakkan. Dari pemerintahan okhlorasi ini kemudian muncul seorang yang kuat dan berani yang dengan kekerasan dapat memegang pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan kembali di pegang oleh satu tangan lagi dalam bentuk monarki.
Perjalanan siklus pemerintahan di atas mamperlihatkan pada kita akan adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara bentuk pemerintahan yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Polybios beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari pemerintahan yang sebelumnya telah ada.
2)      Ajaran Modern
Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk Monarkhi dan Republik. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi Monarkhi dan Republik mula pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli. Dalam bukunya yang berjudul “Il Principe”, ia menyatakan bahwa Monarkhi merupakan pemerintahan negara yang dipegang oleh seorang, yang dalam menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan semua orang, sedangkan Republik berasal dari kata “Res–Publika” yang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama. Akan tetapi Machiavelli tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kreteria yang dapat digunakan untuk membedakan kedua bentuk tersebut.
Ada beberapa kreteria atau ukuran untuk membedakan antara Monarkhi dan Republik yang dikemukakan oleh para ahli :
George Jellinek.
Pembedaan antara Monarkhi dan Republik adalah berdasarkan cara pembentukan kehendak negara :
(1)   Jika kehendak negara terjelma sebagai kehendak seseorang (secara psychologis), maka terdapat bentuk pemerintahan Monarkhi.
(2)   Jika kehendak negara terjelma sebagai kehendak rakyat atau kemauan dari hasil peristiwa secara yuridis, maka terdapat bentuk Republik.
Leon Duguit
Pembedaan antara Monarkhi dan Republik adalah berdasarkan cara penunjukkan kepala negara :
(1)   Monarkhi adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya (raja) memperoleh kedudukan berdasarkan hak waris secara turun temurun dan masa jabatannya tidak ditentukan dalam batas waktu tertentu.
Ciri-ciri pemerintahan Monarkhi:
(a)      Kepala Negaranya disebut Raja (Monarch)
(b)     Pengangkatan Kepala Negaranya berdasarkan hak waris turun temurun (heredity)
(c)      Masa jabatan Kepala Negara seumur hidup
(2)   Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya (lazim disebut Presiden) memperoleh kedudukan karena dipilih melalui pemilihan dan memegang jabatannya dalam kurun waktu tertentu. Pembedaan atas dasar penunjukkan kepala negara yang dilakukan Leon Duguit itulah yang banyak diterima dan dianut oleh       negara-negara modern pada masa sekarang.
Ciri-ciri pemerintahan Republik:
(a)      Kepala Negaranya disebut Presiden
(b)      Pengangkatan Kepala Negara berdasarkan pemilihan (Pemilu)
(c)      Masa jabatan Kepala Negara terbatas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Otto Koellreutter
Pandangan Otto Koellreutter sependapat dengan Leon Duguit. Ia membedakan Monarkhi dan Republik atas dasar kreteria “Kesamaan” dan “Ketidak samaan”.
a.       Monarkhi: merupakan bentuk pemerintahan atas dasar ukuran ketidaksamaan yaitu bahwa setiap orang tidak dapat menjadi kepala negara.
b.      Republik: merupakan bentuk pemerintahan berdasarkan kesamaan yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala negara.
Selain kedua bentuk tersebut di atas, Otto Koellreutter menambahkan bentuk ketiga yaitu Pemerintahan Otoriter (Autoritarien Fuhrerstaat) yaitu suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang bersifat mutlak. Dalam pemerintahan otoriter kepala negara diangkat berdasarkan pemilihan, akan tetapi didalam berkuasa makin lama makin berkuasa secara mutlak. Contoh : Jerman pada masa Hittler, Italia pada masa Musolini.

a.       Macam–macam Monarkhi:
a)      Monarkhi Absolut. Contoh : Perancis pada masa Louis XIV.
b)      Monarkhi Konstitusional. Contoh antara lain Belanda, Inggris, Denmark, Perancis tahun 1771 – 1792, dsb.
c)      Monarkhi Parlementer. Contoh antara lain : Inggris, Belanda, Belgia, Thailand, Jepang, dsb  
b.      macam-macam republik:
a)      Republik Absolut (disebut juga Diktatur). Krenenburg menyebut dengan istilah Autokrasi, sedangkan Otto Koellreuter menyebut dengan istilah Otoriter. Contoh : Jerman pada masa Hittler, Uganda pada masa Idi Amin. Pada masa sekarang Autokrasi modern dimanifestasikan dalam bentuk sistem satu partai (partai tunggal). Diktatur ada 4 macam yaitu :
1)      Diktatur legal adalahpemerintahan yang dipimpin oleh seorang untuk masa tertentu bila negara dalam keadaan bahaya;
2)      Diktatur nyata adlalah pemerintahan diktatur yang tidak bersifat legal dan negara masih bersifat demokrasi;
3)      Diktatur partai adalah pemerintahan yang didukung oleh satu partai; dan
4)      Diktatur proletar adalah pemerintahan yang didukung oleh kaum proletar (buruh dan petani kecil).
b)      Republik Konstitusional. Contoh antara lain : Amerika Serikat, Indonesia berdasarkan UUD 1945.
c)      Republik Parlementer. Contoh antara lain : Indonesia pada KRIS 1949 dan UUDS 1950, India, Pakistan, Israel, Perancis, dsb.
2.      Sistem Pemerintahan
Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, “sistem” dan “pemerintahan”. “Sistem” adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga, hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara   bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya itu. (Carl J. Friedrich).
Istilah pemerintahan punya pengertian yang tidak sama. Beberapa pengertian tersebut adalah sebagai berikut:
a.         Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah. Jadi, yang termasuk badan-badan kenegaraan di sini bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, misalnya badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif.
b.         Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah satu negara, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).
c.         Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.
d.        Dalam arti luas, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
e.         Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
Sistem pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut.
a.         Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Beberapa ciri dari sistem pemerintahan parlementer, adalah sebagai berikut :
1)      Kekuasaan pemerintahan negara dipegang sepenuhnya oleh
parlemen,segala kebijakan negara ditentikan oleh parlemen
kedudukan kepala negara (pres, raja) hanya sebagai simbul dan
tidak dapat diganggu gugat
2)      Kekuasaan legislative berada diatas eksekutif.
3)      Karena parlemen adalah pemegang legislative, maka untuk kekuasaan
memerintah diserahkan kepada PM yang kemudian membentuk cabinet.
4)      Para menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada parlemen, PM menjadi penguasa berdasarkan kebijakan dari parlemen
5)      Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala negara ini tak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet.
6)      Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara tak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.
7)      Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih lansung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
8)      Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Dan yang disebut sebagai eksekutif di sini adalah kabinet. Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, manakala parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri.
9)      Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu. Sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi.

Kelebihan dan kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
1)      Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai.
2)      Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
3)      Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
4)      Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer.
5)      Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentikan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
b.      Sistem Pemerintahan Presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri-pun tak bisa diberhentikan olehnya.

Ciri-ciri  Sistem Pemerintahan Presidensial:
1)      Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.
2)      Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
3)      Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen.
4)      Presiden tak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5)      Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat.
6)      Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen
7)      Kekuasaan pemerintahan tertinggi di tangan presiden
8)      Kekuasan eksekutif sejajar dengan legislative
9)      Presiden memegang kekuasaan rangkap sebagai kepala pemerintahan dan kep Negara
10)  Menteri bertanggung jawab dan diangkat oleh presiden
11)  Presiden berkuasa selama periode waktu tertentu sampai habis batas waktunya Jika mengacu system ini maka presiden berkuasa sampai habis masa kerjanya dan tidak bisa dijatuhkan.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial
1)      Badan eksekutif lebih stabil kedudu-kannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2)      Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun.
3)      Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4)      Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi  oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
5)      Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
6)      Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.

c.       Sistem Pemerintahan Referendum
Sebagai variasi dari kedua sistem pemerintahan parlementer dan presidensial adalah sistem pemerintahan referendum. Di negara Swiss, di mana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum yang terdiri dari referendum obligatoir, referandum fakultatif, dan referandum konsultatif.
a)      Referandum Obligatoir, adalah referandum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat seluruh rakyat, karena dianggap sangat penting. Contoh, adalah persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar.
b)      Referendum Fakultatif, adalah referandum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang punya hak suara menginginkan diadakannya referandum. Dalam hal ini apabila referandum menghendaki undang-undang tersebut dilaskanakan, maka undang-undang itu terus berlaku. Tetapi apabila undang-undang itu ditolak dalam referandum tersebut, maka undang-undang itu tidak berlaku lagi.
c)      Referandum Konsultatif, adalah referandum yang menyangkut soal-soal teknis. Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang materi undang-undang yang dimintakan persertujuaannya.
d.      Sistem Parlemen Satu Kamar dan Dua Kamar
a)      Sistem Parlemen Satu Kamar
Timbulnya pemikiran terhadap parelemen sistem satu kamar, didasarkan pada pemikiran bahwa apabila majelis tingginya demokratis, hal itu semata-mata mencerminkan majelis rendah yang juga demokratis dan karenanya hanya merupakan duplikasi saja. Teori yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa fungsi kamar kedua, misalnya meninjau atau merevisi undang-undang, dapat dilakukan oleh komisi parlementer, sementara upaya menjaga konstitusi selanjutnya dapat dilakukan melalui konstitusi yang tertulis. Banyak negara yang kini mempunyai parlemen dengan sistem satu kamar dulunya menganut sistem dua kamar dan belakangan menghapuskan majelis tingginya. Salah satu alasannya ialah karena majelis tinggi yang dipilih hanya bertumpang tindih dengan majelis rendah dan menghalangi disetujuinya undang-undang. Contohnya adalah kasus Landsting di Denmark (dihapuskan tahun1953). Alasan lainnya adalah karena majelis yang diangkat terbukti tidak efektif. Contohnya adalah kasus Dewan Legislatif di Selandia Baru (dihapuskan tahun 1951).
Beberapa hal terkait dengan parlemen sistem satu kamar adalah sebagai berikut :
1)      Para pendukung, menyatakan bahwa sistem satu kamar mencatat perlunya pengendalian atas pengeluaran pemerintahan dan dihapuskannya pekerjaan yang berganda yang dilakukan oleh kedua kamar.
2)      Para pengkritik, bahwa sistem satu kamar menunjukkkan adanya pemeriksaan dan pengimbangan ganda yang diberikan oleh sistem dua kamar dan dapat menambah tingkat konsensus dalam masalah legislatif.
Kelemahan sistem satu kamar, ialah bahwa wilayah-wilayah urban yang memiliki penduduk yang lebih besar akan mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada wilayah-wilayah pedesaan yang penduduknya lebih sedikit. Satu-satunya cara untuk membuat wilayah yang penduduknya lebih sedikit terwakili dalam pemerintahan kesatuan adalah menerapkan sistem dua kamar, seperti misalnya pada periode awal Amerika Serikat.
Beberapa pemerintahan sub-nasional yang menggunakan sistem legislatif satu kamar antara lain adalah negara bagian Nebraska di Amerika Srikat, Queensland di Australia, semua provinsi dan atau wilayah di Kanada dan Bundesländer Jerman (Bavaria menghapuskan Senatnya pada tahun 1999). Adapun di Britania Raya, Parlemen Skotlandia, Dewan Nasional Wales dan Dewan Irlandia Utara yang telah meramping juga menganut sistem satu kamar. Semua dewan legislatif kota praktis juga satu kamar dalam pengertian bahwa dewan perwakilan rakyat daerah tidak dibagi menjadi dua kamar. Hingga awal abad ke-20, dewan-dewan kota yang dua kamar lazim ditemukan di Amerika Serikat.
b)      Sistem Parlemen Dua Kamar
Sistem parelmen dua kamar, adalah praktek pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar. Di Britania Raya, sistem dua kamar ini dipraktekkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords) dan Mejelis Rendah (House of Commons). Dan di Amerika Serikat sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan Dewan Perwakilan.
Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun dalam prakteknya sistem ini tidak sepenuhnya diberlakukan karena persidangan MPR tidak berlangsung sesering persidangan DPR.
Adapun bentuk Parlemen dengan Sistem Dua Kamar, dapat dibedakan menjadi berikut :
1)      Federalisme
Beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, India, Brazil, Swiss dan Jerman, mengaitkan sistem dua kamar mereka dengan struktur politik federal mereka. Di Amerika Serikat, Australia dan Brazil misalnya, masing-masing negara bagian mendapatkan jumlah kursi yang sama di majelis tinggi badan legislatif, dengan tidak mempedulikan perbedaan jumlah penduduk antara masing-masing negara bagian. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa negara-negara bagian yang lebih kecil tidak dibayang-bayangi oleh negara-negara bagian yang penduduknya lebih banyak. Dan kesepakatan yang menjamin pengaturan ini di Amerika Serikat dikenal sebagai Kompromi Connecticut.
Di majelis rendah dari masing-masing negara tadi, pengaturan ini tidak diterapkan dan kursi dimenangkan semata-mata berdasarkan jumlah penduduk. Karena itu, sistem dua kamar adalah sebuah metode yang menggabungkan prinsip kesetaraan demokratis dengan prinsip federalisme. Semua setara di majelis rendah, sementara semua negara bagian setara di majelis tinggi. Dalam sistem India dan Jerman, majelis tinggi (masing-masing dikenal sebagai Rajya Sabha dan Bundesrat), bahkan lebih erat terkait sistem federal, karena para anggotanya dipilih langsung oleh pemerintah dari masing-masing negara bagian India atau Bundesland Jerman. Hal ini pun terjadi di AS sebelum amandemen ke-17.
2)      Sistem Dua Kamar Kebangsawanan
Di beberapa negara, sistem dua kamar dilakukan dengan menyejajarkan unsur-unsur demokratis dan kebangsawanan. Contohnya adalah Majelis Tinggi (House of Lords) Britania Raya, yang terdiri dari sejumlah anggota hereditary peers. Majelis Tinggi ini merupakan sisa-sisa sistem kebangsawanan yang dulu penah mendominasi politik Britania Raya, sementara majelis lainnya, Majelis Rendah (House of Commons), anggotanya sepenuhnya dipilih.
Sejak beberapa tahun lalu telah muncul usul-usul untuk memperbaharui Majelis Tinggi dan sebagian telah berhasil. Misalnya, jumlah hereditary peers (berbeda dengan life peers) telah dikurangi dari sekitar 700 orang menjadi 92 orang dan kekuasaan Majelis Tinggi untuk menghadang undang-undang telah dikurangi. Contoh lain dari sistem dua kamar kebangsawanan ini adalah House of Peers Jepang, yang dihapuskan setelah Perang Dunia II.

B.     Menganalisis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
1.      Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Awal Kemerdekaan
a.       Tahun 1945-1949
Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:
1)      Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
2)      Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP-KNIP.
b.      Tahun 1949-1950
Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
c.       Tahun 1950-1959
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:
1)        Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
2)        Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
3)        Presiden berhak membubarkan DPR.
4)        Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
d.      Tahun 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin)
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
e.       Tahun 1966-1998
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.
f.       Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.
2.         Perubahan-perubahan Terhadap Ketatanegaraan Setelah Amandemen UUD 1945 (Lihat UUD 1945)
a.       Negara indonesia adalah negara hukum (Jiwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945).
b.      Sistem Konstitusional (jiwa pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 3, pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1 dan 2 )
c.       Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Jiwa pasal 2 Ayat 1).  Tugas dan wewenang MPR berdasarkan pasal 3 UUD 45, adalah:
1)      Mengubah dan menetapkan UUD 45
2)      Melantik presiden dan wapres
3)      Dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 45.
d.      Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi menurut UUD 1945, (jiwa Pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan 2).
e.       Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Tentang presiden diatur dalam pasal 4 sampai pasal 16 UUD 45 sedangkan DPR diatur dalam pasal 19 sampai pasal 22 B.
f.       Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab Kepada DPR (jiwa pasal 17 Uud 45).
g.      Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas (jiwa pasal 3 ayat 3, pasal 20 A ayat 2 Dan 3).
h.      Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD 45 (pasal 1).
i.        MPR lembaga bikameral atau sistem 2 kamar yaitu DPR dan DPD (pasal 2 UUD 45).
j.        Masa jabatan presiden maksimal 2 periode (pasal 7 UUD 45).
k.      Pencantuman HAM (pasal 28 A sampai pasal 28 J);
l.        Presiden dan wakil presiden dipilih lansung.
m.    Penghapusan DPA diganti dengan Dewan pertimbangan di bawah presiden.
n.      Penghapusan GBHN sebagai tugas MPR.
o.      Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi yudisial (pasal 24 B dan pasal 24 C).
p.      Anggaran pendidikan minimal 20% (pasal 31).
q.      Negara kesatuan tidak boleh diubah (pasal 37).
r.        Penjelasan UUD 45dihapus.
s.       Penegasan demokrasi ekonomi.


3.      Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen:
a.       Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
b.      DPR sebagai pembuat UU.
c.       Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
d.      DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
e.       MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
f.       BPK pengaudit keuangan.
4.      Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002)
a.       MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
b.      Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.
c.       Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
d.      Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
e.       Kekuasaan Legislatif lebih dominan.
Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem Presidensial. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.
C.     Membandingkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan yang Berlaku di Indonesia Dengan Negara lain
1.      Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Dengan Negara Lain
Negara Republik Indonesia (presidensial)
Negara-Negara lain
a.       Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas dengan 35 provinsi termasuk daerah istimewa.
b.      Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial.
c.       Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
d.      Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada presiden.
e.       Parlemen pemegang kekuasaan Eksekutif yang terdiri dari 2 kamar yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR.  Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu dengan sitem proporsional terbuka,  DPD dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi sejumlah 4 orang setiap provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan banyak.
f.       Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.
1. Prancis :
a.       (bukan parlementer resmi)
b.      Presiden kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.
c.       Kepala negara adalah presiden dengan masa jabatan 7 tahun.
d.      Presiden dapat bertindak dimasa darurat untuk menyelesaikan krisis.
e.       Bila terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif maka presiden membubarkan legislatif.
f.       Jika suatu UU telah disetujui legislatif tapi tidak disetujui presiden maka diajukan kepada rakyat melalui referendum atau persetujuan mahkamah konstitusional.
g.      Mosi dan interplasi dipersukar harus disetujui oleh 10 % dari anggota legislatif.
2.      Inggris :
a.       (Parlementer)
b.      Kepala negara adalah raja, ratu sifatnya simbolis tidak dapat diganggu gugat.
c.       Dalam penyelenggaraan negara berrsifat konvensi.
d.      Kekuasaan pemerintah ada di tangan Perdana Menteri.
e.       Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatannya.
f.       Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilu.
g.      Hanya ada 2partai besar yaitu konservatif dan partai buruh.
3.      India :
a.       (Parlementer)
b.      Badan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
c.       Presiden dipolih oleh lembaga legislatif baik dipusat maupoun didaerah.
d.      Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik agar tidak mengganggu usaha pembangunan.
4.      Amerika serikat :
a.       (presidensial)
b.      Badan eksekutif adalah presiden bersama para menteri.
c.       Masa jabatan presiden 4 tahun dan maksimal 2 periode.
d.      Presiden terpisah dari legislatif atau kongres.
e.       Presiden tidak dapat membubarkan kongres begitu juga kongres tidak dapat memberhentikan presiden.
f.       Mayoritas UU disiapkan pemerintah dan diajukan ke kongres.
g.      Presiden punya wewenang untuk membatalkan atau memveto rancangan UU.
h.      Veto presiden batal bila ditentang leh 2/3 anggota kongres.
i.        Check and balances, presiden boleh  memilih menterinya, tetapi dalam hal penetapan hakim agung dan duta besar dan untuk mengadakan perjanjian internasional harus disetujui senat.
5.      Pakistan :
a.       (parlementer kabinet)
b.      Badan eksekutif adalah presiden dan menterinya yang beragama islam.
c.       Perdana menteri adalah pembantunya tidak boleh merangkap anggota legislatif.
d.      Presiden punya wewenang memveto RUU, veto gagal bila UU diterima 2/3 anggota legislatif.
e.       Presiden berwenang membubarkan badan legislatif dan presiden harus mengundurkan diri dalam jangka waktu 4 bulan dan mengadakan pemilu baru.
f.       Dalam keadaan darurat reiden dapat mengeluarkan ketetapan yang diajukan ke legislatif paling lama 6 bulan.

2.      Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
Tidak satu katapun di UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan negara kita adalah sistem presidensial.  Negara kita menganut presidensial dapat kita pahami dari ketentuan yang terdapat dalam UUD 45 sebagai berikut:
                       a.      Pasal 4 ayat1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang dasar.
                       b.      Pasal 17 ayat 1 Presiden dibantu oleh menteri negara.
                       c.      Pasal 17 ayat 2 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
                      d.      Pasal 17 ayat 3 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
                       e.      Pasal 17 ayat 4 Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur undang-undang.
3.      Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
a.       Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas dengan 35 provinsi termasuk daerah istimewa.
b.      Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial.
c.       Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
d.      Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada presiden.
e.       Parlemen pemegang kekuasaan Eksekutif yang terdiri dari 2 kamar yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR.  Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu dengan sitem proporsional terbuka,  DPD dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi sejumlah 4 orang setiap provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan banyak.
f.       Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.

4.      Sistem Check And Balances Dalam UUD 1945
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
1.      MPR memberhentikan Presiden dan wakilpresiden
2.      DPR mengawasi Presiden dengan hak angket,hak interplasi,hakbudget,dll
3.      DPR dapat menyetujui/menolak perjanjian internasional
4.      DPR memberi pertimbangan kepada presidendalam pengangkatan duta dan pemberian amnesti dan abolisi.
5.      DPR memberi persetujuan  tentang pencalonan hakim agung dan memilih 3 calon hakim konstitusi.
1.      Presiden mengangkat hakim Agung.
2.      Presiden memilih 3 hakim konstitusi.
1.      Mahkamah Agung berhak mereview peraturan pemerintah,dll.
2.      Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah presiden/wakil presiden bersalah.
3.      Mahkamah Konstitusi berhak mereview undang-undang.

5.      Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia
a.       Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.
b.      Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.
c.       Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.


6.      Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
a.       Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
b.      Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.
c.       Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
d.      Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

D.    Pemilihan Presiden Secara Langsung berdasarkan UUD Pasal 6A
1.      Manfaat Pemilihan Umum Secara Langsung\
Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu Negara, hal ini disebabkan karena :
a.       Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
b.       Pemilihan Umum merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional.
c.       Pemilihan Umum merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
d.      Pemilihan Umum merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
2.         Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan Presiden Secara Langsung
a.       Kelebihannya
1)        Presiden mempunyai manfaat legitimasi yang kuat
2)        Sistem lebih accountable
3)        Check and Balance legislatif-eksekutif seimbang
4)        Kriteria calon Presiden dapat dinilai langsung oleh pemilih
b.      Kekurangannya
a)        Sistem ini memberi peluang kandidat Presiden harus dari Partai besar dan dengan dana yang besar
b)        MPR tidak berwenang lagi memilih presiden
c)        Presiden tidak bertanngung jawab kepada MPR
Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini.
1.         Fungsi Legislasi
Tugas dan wewenang:
a.       Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
b.      Ikut membahas RUU
Bidang Terkait:
a.       Otonomi daerah
b.      Hubungan pusat dan daerah
c.       Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
d.      Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya
e.       Perimbangan keuangan pusat dan daerah
2.         Fungsi Pertimbangan
Tugas dan wewenang: Memberikan pertimbangan kepada DPR
Bidang Terkait:
a.       RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
b.      RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
c.       Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
3.        Fungsi Pengawasan
Tugas dan wewenang:
a.       Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
b.      Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK
Bidang Terkait:
a.       Otonomi daerah
b.      Hubungan pusat dan daerah
c.       Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah
d.      Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya
e.       Perimbangan keuangan pusat dan daerah
f.       Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
g.      Pajak, pendidikan, dan agama


Sumber Materi

1.         http://halil-materipkn.blogspot.com/2009/08/bab-2-sistem-pemerintahan_30.html
16.     Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Pol
19.     http://carapedia.com/sistem_pemerintahan_berbagai_negara_dunia_info2319.html

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar